Profil

A rejoint le : 11 nov. 2022

À propos

BNSP Mengklaim Sebagai Satu-satunya Lembaga Sertifikasi Kompetensi Wartawan


Komisioner Badan Sertifikasi Profesi Henny S. Widyaningsih, Dewan Pers tidak boleh mengeluarkan sertifikasi kompetensi wartawan.


Hal itu ditegaskan Henny saat menyampaikan arahannya kepada puluhan peserta pelatihan Asesor Kompetensi Wartawan di Ruang Serba Guna LSP Pers Indonesia lantai 5 Kompleks Ketapang Indah Jakarta Pusat, 14-18 April 2021.


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang BNSP, Henny mengatakan, BNSP merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi.


Sertifikasi BNSP - “Dewan Pers boleh melaksanakan setifikasi kompetensi tapi harus lewat LSP yang BNSP,” tandas Henny.


Dikatakan pula, karena ini (Sertifikasi Wartawan lewat BNSP) belum pernah terjadi di Indonesia, maka LSP Pers Indonesia merupakan lembaga pertama yang memiliki Standar Kompetensi Wartawan yang bisa melaksanakan sertifikasi pelaporan.

Pada kesempatan yang sama, mantan Komisioner BNSP yang menjadi master asesor BNSP pada kegiatan pelatihan ini, menyatakan, sertifikasi kompetensi itu ada aturan hukumnya.


Menurutnya, hanya dua lembaga yang diberi kewenangan oleh negara untuk menerbitkan Sertifikat Kompetensi yakni Perguruan Tinggi dan BNSP.


“Jadi kalau ada lembaga di luar yang berani mengeluarkan sertifikat kompetensi itu melanggar dan ada sanksi pidananya,” tegas Agus.


Sementara itu, di tempat yang sama, Mandagi, Ketua LSP Pers Indonesia yang juga bertindak sebagai Ketua Umum DPP Serikat Pers dan Ketua Dewan Pers Indonesia, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BNSP yang sudah memberikan kesempatan kepada wartawan untuk mengikuti proses pelatihan asesor kompetensi melalui LSP Pers Indonesia.

sertifikasibnspnet

Plus d'actions